Queennews.co / WAMEN PKP / RUMAH RAKYAT / MCK / Kabupaten Lombok Tengah, NTB Minggu , 17 November 2024 - Wamen PKP : Jangan Sampai Ada Rumah Rakyat Yang Tidak Punya Sarana MCK
Kabupaten Lombok Tengah, NTB - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi hasil pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal dilakukan guna mengetahui bagaimana kondisi rumah rakyat yang telah mendapat bantuan stimulan perumahan dari pemerintah serta harapan masyarakat dan pemerintah daerah setempat terkait program Kementerian PKP ke depan.
"Jadi saya bersama Bupati Lombok Tengah melihat langsung secara nyata bahwa masih banyak rumah tidak layak huni di NTB," ujar Wamen PKP Fahri Hamzah disela-sela kunjungan kerja ke NTB, Minggu (17/11/2024).
Saat ini, imbuhnya, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya di bidang perumahan. Dirinya mencontohkan masih banyak RTLH tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan data kekurangan kepemilikan rumah yang cukup tinggi.
Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga sempat berbincang - bincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dirinya juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.
"Banyak rumah rakyat yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga dan kurang memiliki sanitasi yang baik. Seperti rumah nenek berusia lebih dari 100 tahun yang saya kunjungi dan dia tinggal empat generasi yakni anak cucu dan cicitnya di rumah," katanya.
Lebih lanjut, Wamen PKP menjelaskan, salah satu tugas yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukkan Kementerian PKP adalah bagaimana agar rakyat yang tidak punya rumah ke depan bisa memiliki rumah dengan cara yang sebaik - baiknya. Selain itu juga mendorong pemenuhan sarana
mandi cuci dan kasus (MCK) agar terwujud rumah layak sehat sehingga para penghuninya tinggal dengan nyaman.
Adanya Program BSPS selama ini juga dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal sarana MCK. Dengan demikian, rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan agar membuang sampah pada tempatnya.
Untuk itu, dirinya berharap pemerintah daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat didaerahnya masing-masing. Semangat tersebut sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.
"Kaminjuga menghimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Pokoknya semua rumah di Indonesia MCK nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," tandasnya.
Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, Abdul Aziz menjelaskan, pemerintah melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I telah membantu pembangunan 883 unit rumah yang tidak layak bagi masyarakat Lombok Tengah. Sedangkan di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah terdapat 42 unit rumah yang mendapatkan Program BSPS.
"Kami juga mendorong masyarakat yang mendapat Program BSPS agar bisa berswadaya secara dana maupun tenaga karena jumlah bantuan stimulannya hanya Rp 20 juta per unit rumah. Kami harap dengan Program BSPS penataan wilayah ini bisa lebih bagus karena alamnya Asri ada sungai dan rumah yang layak huni," katanya.
Salah seorang penerima Program BSPS, Halimah mengaku senang dapat bantuan BSPS. Dirinya berharap program tersebut dilanjutkan karena memang benar-benar mendorong masyarakat membangun rumah layak huni.
"Dana BSPS yang kami terima Rp 20 juta dan ditambah dengan dana swadaya yang kami miliki Rp 40 juta akhirnya rumah kami lebih layak dari sebelumnya. Semoga Program BSPS ini bisa terus dilanjutkan," harapnya.
*KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)*
